Jumat, 25 April 2025 yang bertepatan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah, Camat Taman Sari, Tumpal Hasiholan A, memimpin upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXIX di Halaman Kantor Kecamatan Taman Sari, Jl. Kemukus No.2, Jakarta Barat.

Upacara Peringatan Onotomi Daerah ke-XXIX diikuti oleh seluruh ASN se-Kecamatan Taman Sari dengan komposisi, Camat sebagai Inspektur Upacara, Satpol PP sebagai Komandan, PTSP sebagai Pembaca Sejarah Peringatan Otda.

Kementerian Dalam Negeri menetapkan tema Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXIX tahun 2025, “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”. Sejarah Hari Otonomi Daerah, kebijakan mengenai otonomi daerah di Indonesia telah ada sejak zaman penjajahan Belanda pada tahun 1903. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya kebijakan Desentralisatie Wet oleh Menteri Koloni I.D.F Idenburg.

Pasca kemerdekaan Indonesia, pemerintah membentuk komite nasional daerah, karesidenan, kabupaten, dan kota yang berotonomi, bersamaan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1945. Peraturan kemudian berganti pada 1948 dengan keluarnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 yang berisi tentang tingkatan daerah di Indonesia yakni provinsi, kabupaten/kota, dan desa.

Selepas Pemilu 1955, dibuatlah Undang-Undang No 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, di mana daerah otonom diganti dengan istilah daerah swatantra dan wilayah RI dibagi menjadi daerah besar dan kecil. Saat Orde Baru, keluarlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang berisi tentang kebijakan sentralistis berpusat di Jakarta.

Tahun 1966, Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 1966 sebagai bentuk pengurangan terhadap derajat sentralisasi pemerintah pusat. Kepres tersebut juga menjadi penanda tercetusnya Hari Otonomi Daerah yang jatuh tiap tanggal 25 April. Usai lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 di masa pemerintahan BJ Habibie, pembentukan daerah otonom menjadi semakin masif. =Rhm=